SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER SATU
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
A. PETUNJUK KHUSUS ( Pilihan Ganda )
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar menurut
Anda, dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D dan E di lembar jawaban yang
tersedia !
1.
Hak dasar, hak pokok, hak pundamental yang melekat
pada kodrat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir adalah
....
b. kewajiban warga negara d. kewajiban asasi manusia
2.
Sikap atau perbuatan yang mengurangi, menghalangi,
membatasi, mengganggu dan mencabut hak asasi setiap orang disebut ....
b. pelanggaran HAM d.
Perlindungan HAM
3.
Hak Asasi Manusia merupakan kebutuhan dasar manusia
yang harus ....
a. dijaga dan dipelihara d. dijaga, dipelihara dan dilindungi
b. dibina dan dilestarikan e. diperjuangkan, dihormati dan dilindungi
c. dilindungi dan dimajukan
4.
Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang
....
a. kebebasan Berpendapat c. Pengadilan HAM e. Perlindungan Anak
b. Hak Asasi Manusia d.
Pertahanan Negara
5.
“Perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara terutama pemerintah” adalah bunyi dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ....
a. pasal 26 ayat (1) c.
pasal 28i ayat (4) e.
pasal 30 ayat (1)
b. pasal 27 ayat (3) d.
pasal 29 ayat (2)
6.
“Menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan
untuk berserikat, membentuk parpol dan menyampaikan pendapat”, adalah upaya
pemajuan dan penegakan HAM pada ....
a. periode 1945 - 1950 c.
periode 1959 - 1965 e.
periode 1998 - sekarang
b. periode 1950 - 1959 d.
periode 1966 - 1998
7.
Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam ....
a. UU No 39 Tahun 1999 c.
UU No 9 Tahun 1998 e.
UU No 26 Tahun 2000
b. UU No 32 Tahun 2002 d.
UU No 20 Tahun 2003
8.
Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM berat adalah ....
a. Pengadilan Negeri c.
Mahkamah Agung e.
Pengadilan HAM
b. Pengadilan Tinggi d.
Mahkamah Konstitusi
9.
Yang tidak termasuk contoh partisipasi masyarakat
dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia adalah ...
a. mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap
upaya pelanggaran HAM
b. mempelajari dan mematuhi peraturan perundangan
tentang HAM
c. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang
melanggar HAM
d, memberikan masukan kepada pemerintah tentang HAM
e. menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran
HAM
10.
(1) Kasus Marsinah (1993) (4) Kerusuhan 13-15 Mei 1998
(2) Tragedi Semanggi I (1998) (5) Kerusuhan Tanjung Priok (1984)
(3) Kasus Munir (2004) (6)
kerusuhan Tri Sakti (1998)
Yang termasuk kasus pelanggaran HAM yang menandai
lahirnya reformasi pemerintahan Indonesia ditandai pada nomor ....
a. (1), (3) dan (5) c.
(1), (2), (3), (4) dan (5) e.
(1), (2), (3) dan (4)
b. (2), (4) dan (6) d.
(1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
11.
Pernyataan Bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun
kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan
yang harus segera dilakukan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu disebut
....
a. Pokok Pikiran Pembukaaan UUD 1945 d. Diplomasi Bangsa
Indonesia
b. Kedaulatan Rakyat Indonesia e.
Politik Luar Negeri RI
c. Proklamasi Kemerdekaan RI
12.
Yang tidak termasuk cara mensyukuri nikmat kemerdekaan
adalah ....
a. mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan
b. menghargai dan menghormati jasa para Pahlawan
c. menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa
d. mengutamakan kepeningan pribadi dan golongan
e. meneruskan amanat dan cita-cita perjuangan bangsa
13.
Berikut ini yang bukan merupakan kedudukan dan fungsi
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah ....
a. alat kendali c.
hukum dasar e. alat pemersatu bangsa
b. norma hukum d.
pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara
14.
“Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan
beradab”, adalah bunyi pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang
....
a. pertama c.
ketiga e.
kelima
b. kedua d.
keempat
15.
Cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, yaitu ....
a. mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila
b. mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir
bathin
c. memantapkan stabilitas nasional yang tentram dan
damai
d. mewujudkan pembangunan nasional disegala bidang
kehidupan
e. menciptakan masyarakat yang maju dan mandiri
16.
Yang tidak termasuk upaya yang dapat dilakukan negara
dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional adalah ....
a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum
terhadap semua warga negara
b. menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan
merata di seluruh tanah air
c. menyediakan infra struktur serta sarana
transportasi yang memadai
d. membangun sarana dan prasarana pasar swalayan dan
tempat hiburan
e. menyediakan lapangan kerja dalam rangka penghidupan
yang layak bagi seluruh warga
17.
Tujuan internasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD
Negara RI Tahun 1945 alinea 4 adalah ....
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
b. memajukan kesejahteraan umum
c. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan
sosial
d. mencerdaskan kehidupan bangsa
e. ikut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan
persamaan harkat, martabat dan
kedaulatan
bangsa
18.
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”, adalah bunyi UUD Negara RI Tahun 1945 ....
a. pasal 1 ayat (1) c.
pasal 30 ayat (1) e.
pasal 27 ayat (1)
b. pasal 26 ayat (1) d.
pasal 31 ayat (1)
19.
Poliitik luar negeri yang dilaksanakan oleh bangsa
Indonesia adalah ....
a. Politik Persatuan Bangsa Bangsa d. Politik Luar Negeri Internasional
b. Politik Kepentingan Nasional e.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif
c. Politik Strategi Nasional
20.
(1) menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika Tahun 1955
(2) mengirim Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri
(3) mendirikan dan menjadi anggota aktif Gerakan No
Blok Tahun 1961
(4) merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan
asia Tenggara (ASEAN)
(5) melaksanakan ekpor impor barang kebutuhan
masyarakat ke luar negeri
(6) membantu menyelesaikan konflik diberbagai negara
dengan mengirimkan pasukan Garuda
Yang termasuk perwujudan politik luar negeri Indonesia
yang bebas aktif, ditandai pada nomor ....
a. (1), (2), (3) dan (4) c. (2), (4), (5) dan (6) e.
(1), (3), (4) dan (6)
b. (3), (4), (5) dan (6) d. (1), (3), (5) dan (6)
21.
Negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi dan
kewenangannya berada dipemerintah pusat adalah ....
a. Negara Kesatuan c.
Negara Konfederasi e.
Negara Liberal
b. Negara Federasi d.
Negara Persemakmuran
22.
Yang tidak termasuk kelebihan negara kesatuan adalah
....
a. struktural lebih sederhana d. mengurangi timbulnya sikap sparatisme
b. biaya personal lebih murah e. adanya supremasi konstitusi federal
c. pemerintahannya relatif lebih stabil
23.
“Tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan
dan kesejahteraan bagi rakyat”, adalah tujuan negara menurut pendapat ....
a. John Locke c.
Miriam Budiharjo e.
Montesquieu
b. Prof Mr
Koentjoro P d.
Leon Duguit
24.
Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang
terbaik adalah bentuk pemerintahan ....
a. Plutokrasi c.
Aristokrasi e.
Monarchi
b. Oligarchi d.
Otokrasi
25.
Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan
eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan
negara disebut ....
a. Pemerintah c.
Bentuk Pemerintahan e.
Partai Politik
b. Sistem Pemerintahan d.
Kedaulatan Hukum
26.
Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah ....
a. Kesatuan c.
Presidensiil e.
Parlementer
b. Republik d.
Kerajaan
c. Presidensiil
27.
Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh ....
a. Presiden dan Wakil Presiden c. MA dan MK e.
DPR dan DPRD
b. DPR dan BPD d.
KY dan KPK
28.
Pelopor teori Kedaulatan Rakyat adalah ....
a. Montesquieu c.
George Jelinek e.
Leon Duguit
b. Paul Laband d.
Hugoo de Groot
29.
Bahwa kekuasaan tetap ada selama negara berdiri,
sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti adalah pengertian sifat pokok
kedaulatan, yaitu ....
a. Tidak Terbatas c.
Permanen e.
Bulat
b. Tunggal d.
Asli
30.
“Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk
semua orang tanpa kecuali”, adalah wujud dari sifat hakikat negara, yaitu ....
a. memaksa c.
all- embracing e. permanen
b. monopoli d.
asli
31.
Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut .....
a. Desentralisasi c.
Dekonsentrasi e. Tugas Pembantuan
b. Sentralisasi d.
Propinsialisasi
32.
Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu disebut ....
a. Asas Desentralisasi c.
Asas Dekonsentrasi e.
Tugas Pembantuan
b. Asas Sentralisasi d.
Asas Keseimbangan
33.
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu,
disebut ....
a. Desentralisasi c.
Dekonsentrasi e. Tugas Pembantuan
b. Sentralisasi d.
Propinsialisasi
34.
Yang bukan tujuan diselenggarakannya otonomi daerah
adalah .....
a. memperbaiki kesejahteraan rakyat
b. mendorong pemberdayaan masyarakat
c. membandingkan keberhasilan antar daerah
d. meningkatkan peran serta masyarakat
e. menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
35.
Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan
daerah adalah ....
a. UU No 20 Tahun 2003 c.
UU No 33 Tahun 2004 e. UU
No 3 Tahun 2002
b. UU No 32 tahun 2004 d.
UU No 34 Tahun 2004
36.
“Bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah,
terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat”, termasuk
prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu ....
a. Prinsip Kesatuan c.
Prinsip Penyebaran e.
Prinsip Pemberdayaan
b. Prinsip Tanggungjawab d. Prinsip Keserasian
37.
(1) Politik Luar Negeri (3) Yustisi (5) Moneter dan Fiskal
Nasional
(2) Pelayanan Pertanahan (4) Penanganan Kesehatan (6) Pertahanan dan Keamanan
Bidang-bidang yang merupakan kewenangan pemerintah
pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah ditandai dengan nomor ....
a. (1), (2), (3) dan (4) c. (1), (3), (5) dan (6) e. (2), (3), (5) dan
(6)
b. (1), (2), (5) dan (6) d. (2), (3), (4) dan (5)
38.
Yang tidak termasuk prasyarat yang harus dimiliki oleh
aparatur pemerintah daerah, adalah ....
a. kapabilitas c.
akseptabilitas e. ambisi dan egois
b. integritas d.
akuntabilitas
39.
Yang dimaksud
pemerintah daerah adalah ....
a. Bupati c.
Bupati dan DPRD e.
Sekretaris Daerah
b. DPRD d.
Instansi daerah
40.
Salah satu dampak negatif dari pelaksanaan otonomi
daerah adalah ....
a. munculnya para penguasa baru di daerah
b. mendorong pemberdayaan masyarakat
c. maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah
d. meningkatnya sikap patriotisme dan propinsialisme
sempit
e. menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
B. PETUNJUK KHUSUS (ESSAY)
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di lembar
jawaban yang tersedia !
41.
Mengapa sampai saat ini masih terjadi kasus
pelanggaran HAM di Indonesia ? Jelaskan !
42.
Jelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam
menegakan HAM di Indonesia !
43.
Tuliskan kembali
Cita-cita Nasional dan Tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara
RI Tahun 1945 !
44.
Sebutkan ciri-ciri
sistem pemerintahan Presidensiil !
45.
Jelaskan kelebihan
dan kelemahan otonomi daerah (desentralisasi) !
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar